Distribusi Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Bingkai Otonomi Daerah Di Indonesia
Firdaus Arifin
Abstract
In a state government administration system that uses the principle of distribution of power or what is known as decentralization, namely that authority is distributed to regional governments at each level, this gives rise to a model of regional government that requires autonomy in the exercise of authority. The division of the Unitary State of the Republic of Indonesia into provinces, districts and cities, as well as the division of government affairs between the Central Government and Regional Governments, of course gives rise to authority and financial relations.
This research is normative juridical research so that data is collected in the literature, the data that has been obtained is then analyzed qualitatively juridically.
The research resulted in the conclusion that in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the relationship between the central government and regional governments in Indonesia is to use the concept of the relative autonomy model, the central government still needs to uphold the principle of regional autonomy as mandated by the constitution. Meanwhile, in terms of regional government financial relations, it is appropriate to manage and use balance funds in an accountable, transparent and professional manner
Keywords
Regional Autonomy, Decentralization, Authority, The Relative Autonomy Model
References
Adiyanta, Susila. 2019. Pembaruan Hukum Nasional: Pruralisme, Unifikasi Hukum, Dan Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah. Administrative Law and Governance Journal 2 (1).
Armaja, Ibrahim, and Aliamin. 2015. Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh). Jurnal Pespektif Ekonomi Darussalam 3 (2).
Armin, Rizka Amelia, Nurul Adliyah, and Ummu Habibah. 2023. Politik Anggaran: Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Dareah. Palita: Journal of Social Religion Research 8 (2).
Dwiyanto, Agus. 2003. Reformasi: Tata Pemerintah Dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
Faisal, and Akmal Huda Nasution. 2016. Otonomi Daerah: Masalah Dan Penyelesaiannya Di Indonesia. Jurnal Akuntansi 4 (2).
Fikriana, Asjana, and Jihadi Akbar Yusuf. 2023. Dinamika Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah. Jurnal Hukum, Politik, Dan Komunikasi Indonesia 2 (1).
Huda, Nimatul. 2014. Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan. Yogyakarta: FH UII Press.
Manan, Bagir. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: FH-UII.
Nugraha, Harry Setya. 2021. Anomali Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jurnal de Jure 13 (2).
Pratama, Rizky, Siti Hudza, and Bambang Arwanto. 2022. Kebijakan UU No. 1 Tahun 2022 Mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah Pasca Reformasi. Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan 6 (1).
Salam, Alfitra. 2001. Dinamika Hubungan Keuangan Pusat Daerah, Perspektif Politik Lokal. Jakarta: Pusat Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI).
Saleh, Kausar Ali. 2017. Mengelola Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah Yang Efektif Dan Efisien Dalam Politik Desentralisasi. Jurnal Ilmu Dan Budaya 40 (55).
Setiani, Indri. 2024. Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Publik Sphare: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum 3 (1).
Soekanto, Soerjono. 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat". Jakarta: Rajawali Press.
Wibawa, Kadek Cahya Susila. 2019. Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris Dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Administrative Law and Governance Journal 2 (3).
Yulia, Siska, Sindy Fetrisia, and Witra Maison. 2011. Pengaruh Kekayaan Daerah Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Jurnal Ekonomia 11 (1).
DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v9i1.3226
Article Metrics
Abstract view : 89 times
PDF : 57 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Firdaus Arifin
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Indexed by :
Firdaus ArifinAbstract
Keywords
References
Adiyanta, Susila. 2019. Pembaruan Hukum Nasional: Pruralisme, Unifikasi Hukum, Dan Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah. Administrative Law and Governance Journal 2 (1).
Armaja, Ibrahim, and Aliamin. 2015. Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh). Jurnal Pespektif Ekonomi Darussalam 3 (2).
Armin, Rizka Amelia, Nurul Adliyah, and Ummu Habibah. 2023. Politik Anggaran: Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Dareah. Palita: Journal of Social Religion Research 8 (2).
Dwiyanto, Agus. 2003. Reformasi: Tata Pemerintah Dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
Faisal, and Akmal Huda Nasution. 2016. Otonomi Daerah: Masalah Dan Penyelesaiannya Di Indonesia. Jurnal Akuntansi 4 (2).
Fikriana, Asjana, and Jihadi Akbar Yusuf. 2023. Dinamika Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah. Jurnal Hukum, Politik, Dan Komunikasi Indonesia 2 (1).
Huda, Nimatul. 2014. Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan. Yogyakarta: FH UII Press.
Manan, Bagir. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: FH-UII.
Nugraha, Harry Setya. 2021. Anomali Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jurnal de Jure 13 (2).
Pratama, Rizky, Siti Hudza, and Bambang Arwanto. 2022. Kebijakan UU No. 1 Tahun 2022 Mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah Pasca Reformasi. Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan 6 (1).
Salam, Alfitra. 2001. Dinamika Hubungan Keuangan Pusat Daerah, Perspektif Politik Lokal. Jakarta: Pusat Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI).
Saleh, Kausar Ali. 2017. Mengelola Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah Yang Efektif Dan Efisien Dalam Politik Desentralisasi. Jurnal Ilmu Dan Budaya 40 (55).
Setiani, Indri. 2024. Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Publik Sphare: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum 3 (1).
Soekanto, Soerjono. 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat". Jakarta: Rajawali Press.
Wibawa, Kadek Cahya Susila. 2019. Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris Dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Administrative Law and Governance Journal 2 (3).
Yulia, Siska, Sindy Fetrisia, and Witra Maison. 2011. Pengaruh Kekayaan Daerah Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Jurnal Ekonomia 11 (1).
Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.