Analisis Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur
Herlina Ratna Sambawa Ningrum
Abstract
This research highlights the issue of land rights as a fundamental issue in society. Implementation of Article 6 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases at the East Lampung Regency Land Office is the main focus. The research uses normative and empirical juridical methods with secondary and primary data from literature and field studies as well as qualitative juridical analysis. The results of the research are that the implementation of these provisions has been carried out but has not been optimal. Factors inhibiting the implementation of these provisions are: internal factors, lack of understanding by employees at the East Lampung Regency Land Office regarding the stages of resolving land cases, lack of coordination between each section in the East Lampung Regency Land Office, and the absence of employees who have competence as Mediator. . Meanwhile, external factors include pressure from the community who want their land problems to be resolved immediately, lack of socialization of existing regulations to the community, and the types of cases and conditions in the field
Keywords
Implementation, Regulation of the Minister of Agrarian Affairs, East Lampung Regency
References
Buku:
Andrian Sutedi. (2014). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Ctk. Keenam. Sinar Grafika.
B.F. Sihombing. (2019). Sistem Hukum PPAT dalam Hukum Tanah Indonesia. Kencana.
Boedi Harsono. (2016). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Universitas Trisakti.
Friedman, L. M. (2011). Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer. Ghalia Indonesia.
Zakie, M. (2013). Kewenangan negara dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum di Indonesia dan Malaysia. Buku Litera.
Jurnal:
Andi Bustamin Daeng Kunu. (2012). Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, 6(1).
Busroh, F. F. (2017). Konseptualisasi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan. Arena Hukum, 10(2), 227250.
Istijab, I. (2018). Penyelesaian sengketa tanah sesudah berlakunya undang-undang pokok agraria. Widya Yuridika, 1(1).
Kurniati, N., & Fakhriah, E. L. (2017). BPN Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia Pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016. Sosiohumaniora, 19(2), 95105.
Lengkong, F. Y. (2020). Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Lex Privatum, 8(4).
Mengga, M. T. (2020). Tinjauan Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. LEX PRIVATUM, 6(2).
Montolalu, M. E., Palilingan, T. N., & Setiabudhi, D. O. (2023). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Diluar Pengadilan Dalam Kasus Sertifikat Ganda Di Kota Tondano Kabupaten Minahasa. Lex Administratum, 11(5).
Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi permasalahan pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL). BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 4(1), 88101.
Noery, P. H. F. ". (2022). Kebijakan Informasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh Dalam Menyebarkan Informasi Kepada Publik. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 7(3).
Pangidoan, D., Franciska, W., & Hutomo, P. (2022). (2022). Analisis Yuridis Dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah Di Pengadilan Negeri. , 1(2), 105-119. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 1(2), 105119.
Putu Diva Sukmawati. (2022). Hukum Agraria dalam Penyelesaian Tanah di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 2(2).
Ramadhani, R. (2021). Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap. Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora, 1(1), 860867.
Rasmawati, I., Laturette, A. I., & Pieter Radjawane. (2022). Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan." 2.1 (2022): . TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 4768.
Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law Review, 2(2), 155166.
Sadono, A. H. (2023). Penanganan Masalah Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.". Rampai Jurnal Hukum (RJH), 2(1), 1227.
Sudiro, A. A., & Putra, A. P. (2023). Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 5(1), 3646.
DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v9i1.3121
Article Metrics
Abstract view : 52 times
PDF : 24 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Herlina Ratna Sambawa Ningrum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Indexed by :
Herlina Ratna Sambawa NingrumAbstract
Keywords
References
Buku:
Andrian Sutedi. (2014). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Ctk. Keenam. Sinar Grafika.
B.F. Sihombing. (2019). Sistem Hukum PPAT dalam Hukum Tanah Indonesia. Kencana.
Boedi Harsono. (2016). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Universitas Trisakti.
Friedman, L. M. (2011). Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer. Ghalia Indonesia.
Zakie, M. (2013). Kewenangan negara dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum di Indonesia dan Malaysia. Buku Litera.
Jurnal:
Andi Bustamin Daeng Kunu. (2012). Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, 6(1).
Busroh, F. F. (2017). Konseptualisasi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan. Arena Hukum, 10(2), 227250.
Istijab, I. (2018). Penyelesaian sengketa tanah sesudah berlakunya undang-undang pokok agraria. Widya Yuridika, 1(1).
Kurniati, N., & Fakhriah, E. L. (2017). BPN Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia Pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016. Sosiohumaniora, 19(2), 95105.
Lengkong, F. Y. (2020). Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Lex Privatum, 8(4).
Mengga, M. T. (2020). Tinjauan Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. LEX PRIVATUM, 6(2).
Montolalu, M. E., Palilingan, T. N., & Setiabudhi, D. O. (2023). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Diluar Pengadilan Dalam Kasus Sertifikat Ganda Di Kota Tondano Kabupaten Minahasa. Lex Administratum, 11(5).
Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi permasalahan pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL). BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 4(1), 88101.
Noery, P. H. F. ". (2022). Kebijakan Informasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh Dalam Menyebarkan Informasi Kepada Publik. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 7(3).
Pangidoan, D., Franciska, W., & Hutomo, P. (2022). (2022). Analisis Yuridis Dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah Di Pengadilan Negeri. , 1(2), 105-119. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 1(2), 105119.
Putu Diva Sukmawati. (2022). Hukum Agraria dalam Penyelesaian Tanah di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 2(2).
Ramadhani, R. (2021). Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap. Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora, 1(1), 860867.
Rasmawati, I., Laturette, A. I., & Pieter Radjawane. (2022). Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan." 2.1 (2022): . TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 4768.
Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law Review, 2(2), 155166.
Sadono, A. H. (2023). Penanganan Masalah Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.". Rampai Jurnal Hukum (RJH), 2(1), 1227.
Sudiro, A. A., & Putra, A. P. (2023). Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 5(1), 3646.
Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.