ANALISIS PERUBAHAN ISU DESENTRALISASI ATAS DIGANTINYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 Tahun 2004 MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 Tahun 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Dian Herlambang, Kamal Fahmi Kurnia

Abstract


Otonomi berkaitan dengan bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah intern tanpa dapat diintervensi oleh pihak lain dan daerah mengacu kepada pemerintahan sendiri. Desentralisasi adalah pemindahan wewenang perencanaan, pembuatan keputusan, dan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi setengah swantantra-otorita, pemerintah daerah, dan nonpemerintah daerah. Undang-undang pemerintahan daerah telah mengalami beberapa kali perubahan, dalam perubahan tersebut tentu terjadi pula perubahan aturan yang mengakibatkan perubahan atas isu desentralisasi di dalamnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah isu desentralisasi apa sajakah yang mengalami perubahan atas digantinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan di berbagai aspek pemerintahan, hal tersebut antara lain: penyerahan kewenangan, relasi kekuasaan Kepala Daerah dengan DPRD, akses publik, pastisipasi publik, pemilihan kepala daerah, pemerintahan umum, perencanaan pembangunan, inovasi daerah, asas-asas pemerintahan daerah, urusan pemerintahan, keuangan daerah, BUMD, relasi dengan desa, kerjasama daerah dan perangkat daerah. Di beberapa aspek pemerintahan tersebut terjadi perubahan berarti sehingga memengaruhi pola kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dan aspek lainnya hanya terjadi penambahan dan/atau pengurangan sehingga peraturan menjadi lebih lengkap dan menghindari tumpang tindih aturan.

Keywords


perubahan isu, desentralisasi, pemerintahan daerah

Full Text:

PDF

References


Buku:

Dwiyanto, Agus, 2005, Mengapa Pelayanan Publik ?, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Koirudin, 2005, Sketsa Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah, Averroes Press, Malang.

Marbun, BN, 2007, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jurnal

Hasyim Batubara, Alwi, Konsep Good Governance Dalam Konsep Otonomi Daerah, Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan, Vol. 3 No. 1, 2006.

Raharjo Jati, Wasisto, Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi, Jurnal Konstitusi, Vol. 8 No. 4, 2012.

Wasistiono, Sadu, Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan, Jurnal Ilmu Politik, Vol. 21 No. 3, 2010.

Literatur Lain

Budiyono, Bahan Kuliah Hukum dan Otonomi Daerah “Desentralisasi”, 2 April 2020.

Fajar Novriansyah, M, Studi Komparatif UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014, Bahan Diskusi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2020.

Yuswanto, Bahan Kuliah Hukum dan Otonomi Daerah “Dasar-Dasar Hubungan Pusat-Daerah dalam Kerangka Desentralisasi”, 26 Februari 2020.




DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1636

Article Metrics

Abstract view : 359 times
PDF : 380 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Dian Herlambang

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Indexed by :

GS    Garuda    GS    ISSN

Dimensions    Journal Stories

Creative Commons License
Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

hit counter View My Stats