IMPLEMENTASI KEWENANGAN SATUAN TUGAS PERIZINAN NASIONAL DALAM MENDUKUNG SISTEM PERCEPATAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK DI WILAYAH KOTA METRO LAMPUNG BERDASARKAN PP 24 TAHUN 2018

ST Aditia Fortuna Pangestu Sitompul, Raja Agung Kesuma Arc, Arif Hidayatullah, Rika Santina

Abstract


Perubahan regulasi dan sistem perizinan yang telah diluncurkan untuk memperbaiki pelayanan publik khususnya dalam hal perizinan berusaha khususnya di Kota Metro dapat dikatakan sudah cukup baik dalam melakukan inovasi yang dibuat dan sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menimublkan sejumlah hambatan-hambatan dalam prosesnya, saat ini juga dengan ada sistem terbarus yang disebut dengan OSS, dalam pelaksanaanya percepatan perizinan berusaha terintegrasi secara online (OSS) khususnya di Kota Metro saat ini, dapat dinilai belum berjalan dengan baik sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam PP 24 tahun 2018 tentang Percepatan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Online, hal itu tergambar dengan terlambatnya sistem ini berjalan dengan efektif sehingga masyarakat berpendapat bahwa sistem ini belum siap untuk diterapkan dan terlihat adanya ketidaksiapaan pemerintah dalam mendukung sistem OSS ini.

Keywords


Kewenangan, Perizinan, Sistem Percepatan

Full Text:

PDF

References


Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Dewo, Patricius. “Inilah cara pengajuan izin usaha lewat online single submission (OSS) Juli 2018.â€https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-cara- pengajuan-izin-usaha-lewat-online-single-submission-oss. Diakses 26 Mei 2020.

Fadhilah, Anis Nur. “Implementasi Pelayanan Periizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.†https :// jurnalmahasiswa.unes a .ac.id/index.php/pu blika/article/v i e w File/27533/25194. Diakses 2 desember 2019.

Fitifaldy, Aldy. “Apa itu Online Single Submission.†26 agustus 2018, https://www.kompasiana.com /bergmansiahaan6648/5b82 6faaab12ae 526a0045b3 /a pa- itu-online-single-submission#. Diakses 4 desember 2019.

Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya: Yuridika, 1993.

HD, Stout. de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah. Bandung: Alumni, 2004.

Iberamsjah. 65 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Upaya Pembinaan dan Pencapaian Demokrasi di Indonesia, Jurnal Sekretariat Negara RI No. 17, 2010, hlm. 133.




DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1498

Article Metrics

Abstract view : 707 times
PDF : 144 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 ST Aditia Fortuna Pangestu Sitompul

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Indexed by :

GS    Garuda    GS    ISSN

Dimensions    Journal Stories

Creative Commons License
Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

hit counter View My Stats