PELAKSANAAN LELANG OLEH KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG
Eni Suarti, Atika Ismail
Abstract
Fakta menunjukkan bahwa lelang (auction) sampai sekarang masih dilirik dan diminati sebagai sarana jual beli, bahkan makin berkembang dengan munculnya puluhan Balai Lelang ketika pemerintah menetapkan kebijakan pembentukan Balai Lelang. Kantor Lelang Negara yang semua hanya berada di kota-kota besar, sekarang sudah dibentuk di seluruh ibu kota propinsi dan beberapa kota yang dipandang perlu, sehingga dapat melaksanakan pelayanan yang lebih efisien dan efek. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pelaksanaan Lelang oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara sudah berjalan sesuai dengan PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pelaksanaan dilakukan semaksimal mungkin untuk menghindari kesalahan. Faktor Penghambat Pelaksanaan Lelang oleh KP2NL dimana, Hambatan-hambatan yang sering terjadi datang dari masyarakat bukan peserta lelang.
Keywords
Lelang, Hambatan,Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang
References
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Lelang: Teori Dan Praktik, BPPK, Jakarta: 2008.
Eko Setyo Pambudi. “Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Lelang Terhadap Keabsahan Dokumen Dalam Pelelanganâ€. dalam Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017.
Hafid Ahmad. “Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Dalam Pengelolaan Dan Pengurusan Piutang Macet Pemerintahâ€. dalam Jurnal Skripsi Mei 2014.
Ishaq. Pengantar Hukum Indonesia. RajaGrafindo Persada, Jakarta,2005.
Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2009.
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang PrinsipPrinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif. Rajawali Press.Jakarta.1998.
Sahya Anggara. Hukum Administrasi Negara. Pustaka Setia, Bandung,2018.
Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v6i1.1429
Article Metrics
Abstract view : 1099 times
Untitled : 0 times
PDF : 2095 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Eni Suarti, Atika Ismail
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Indexed by :
Eni Suarti, Atika IsmailAbstract
Keywords
References
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Lelang: Teori Dan Praktik, BPPK, Jakarta: 2008.
Eko Setyo Pambudi. “Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Lelang Terhadap Keabsahan Dokumen Dalam Pelelanganâ€. dalam Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017.
Hafid Ahmad. “Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Dalam Pengelolaan Dan Pengurusan Piutang Macet Pemerintahâ€. dalam Jurnal Skripsi Mei 2014.
Ishaq. Pengantar Hukum Indonesia. RajaGrafindo Persada, Jakarta,2005.
Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2009.
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang PrinsipPrinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif. Rajawali Press.Jakarta.1998.
Sahya Anggara. Hukum Administrasi Negara. Pustaka Setia, Bandung,2018.
Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
    
    
    
    
Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.