Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Politik Uang Terhadap Penyelenggaraan Pemilu
Abstract
The implementation of general elections (Pemilu) is an important indicator in a democratic system because people can participate in determining their political choices for the country and its government. This study aims to analyse how criminal law enforcement is carried out in overcoming criminal acts of money politics against the implementation of current elections? and how is criminal law enforcement in preventing criminal acts of money politics against the implementation of elections in the future? Data was collected through normative legal research methods by inventorying positive law and literature, then analysed using a qualitative approach. The results of the study indicate that law enforcement against the practice of money politics in general elections (Pemilu) has problems, especially in terms of regulation, namely related to the weaknesses of the Election Law which can cause certain legal subjects to escape from the criminal trap of the Election Law. The Election Law only regulates the prohibition of money politics practices to givers or people who promise. While the recipient is not strictly regulated
Keywords
Criminal Law Enforcement, Money Politics, Election
References
Handitya Binov. (2018). Peran Sentra Penegekan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(2).
Indra Ismawan. (1999). Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu. Yogyakarta: Penerbit Media Presindo.
Iryanto Wisnu Pratama. (2018). Menelisik Tindak Pidana Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2018 (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ternate). Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(2).
Solihah Ratnia. (2019). Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3(1).
Triono. (2017). Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019. Jurnal Wacana Politik, 2(2).
Danius Ebin. (1999). Politik Uang dan Uang Rakyat. Universitas Halmahera. Diakses melalui www.uniera.ac.id/pub/1/1/ pada hari Kamis, 25 April 2019.
Widadio Nicky Aulia. (2019). Kasus Politik Uang Masih Warnai Masa Tenang Pemilu. Diakses melalui https://www.aa.com.tr/id/nasional/kasus-politik-uang-masih-warnai-masa-tenang-pemilu/1453807, Kamis 25 April 2019.
DOI: https://doi.org/10.24967/vt.v8i2.4368
Article Metrics
Abstract view : 218 times
PDF : 88 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2025 Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Indexed by :
Abstract
Keywords
References
Handitya Binov. (2018). Peran Sentra Penegekan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(2).
Indra Ismawan. (1999). Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu. Yogyakarta: Penerbit Media Presindo.
Iryanto Wisnu Pratama. (2018). Menelisik Tindak Pidana Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2018 (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ternate). Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(2).
Solihah Ratnia. (2019). Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3(1).
Triono. (2017). Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019. Jurnal Wacana Politik, 2(2).
Danius Ebin. (1999). Politik Uang dan Uang Rakyat. Universitas Halmahera. Diakses melalui www.uniera.ac.id/pub/1/1/ pada hari Kamis, 25 April 2019.
Widadio Nicky Aulia. (2019). Kasus Politik Uang Masih Warnai Masa Tenang Pemilu. Diakses melalui https://www.aa.com.tr/id/nasional/kasus-politik-uang-masih-warnai-masa-tenang-pemilu/1453807, Kamis 25 April 2019.

Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
