Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Kota Bandar Lampung

Abstract

jarang korban pornografi balas dendam (revenge porn) disalahkan secara satu pihak karena tersebarnya foto, audio, dan video korban yang seharusnya konsumsi pribadi kemudian menjadi milik umum. Kasus ini dianggap tidak memenuhi syarat menjadi korban dan tidak layak menerima perlindungan sebab korban sudah dianggap sebagai kesalahan dirinya sendiri. Reputasi korban menjadi buruk di mata publik, bahkan bisa saja korban didiskriminasi dalam hal pekerjaannya hingga berujung pemecatan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) dalam sistem peradilan pidana dan bagaimanakah penegakkan hukum dalam hak-hak korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn).

Jenis penelitian hukum ini bersifat normatif empiris, maka jenis data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan data primer. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu ada berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn), seperti: ganti rugi, restitusi, kompensasi, konseling, pelayanan atau bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi. Korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) juga dapat memenuhi hak-hak mereka sesuai undang-undang, yaitu: korban memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Saran pada penelitian ini adalah harus adanya langkah-langkah konkret dan efektif menjadi krusial dalam upaya bersama kita untuk menciptakan lingkungan daring yang aman, adil, dan terlindungi dari ancaman tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) seperti; pendidikan seksual dan kesadaran digital, kampanye kesadaran publik, pelatihan pemuda, peraturan platform digital, penguatan hukuman dan dukungan psikologis. Solusi pada penelitian ini yaitu korban dapat ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, mendapat penerjemah, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus sampai putusan pengadilan, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan dan mendapat nasihat hukum