Analisis Pasal 40 Undang-Undang KPK: Dampak Penghentian Penyidikan Setelah Dua Tahun Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi
Abstract
The law against corruption is one of the main priorities in Indonesia. Article 40 of Law. No. 19 of 2019 authorizes the Corruption Eradication Commission (KPK) to stop investigations that are not completed within two years by issuing a Letter of Termination of Investigation (SP3). This study aims to analyse the impact of the implementation of Article 40 on the effectiveness of corruption eradication in Indonesia. Using qualitative research methods and a descriptive-analytical approach, the results of the study show that this provision provides legal certainty, but also creates a dilemma in resolving complex corruption cases. Technical obstacles, limited resources, and the potential for misuse of regulations are significant challenges in the implementation of Article 40. This study recommends the need for policy evaluation and revision to support efforts to eradicate corruption effectively without sacrificing the principle of justice
Keywords
Effectiveness; Corruption; Eradication; Enforcement; Investigation
References
Arifin, M. “ Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”. Jurnal Konstitusi. Volume 18, Nomor 2. (2021):321-344.
Arrsa. R. “Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik dan Penuntut Umum Independen KPK”. Jurnal Rechts Vinding. Volume 3, Nomor 3. (2014):381-396.
Damping. N. Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematik Hukum Khusus. Ed. ke-1. Univ. Kristen Indonesia (UKI) Press. Jakarta Timur. 2019
Habibi, M. “Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi”. Cepalo. Volume 4 Nomor 1. (2020):41-53.
Hartanto, Muh. Afghan Ababil, ““Party Wing” Organizations as Potential Political Party Lawbreakers”, Pena Justisia, Volume 22, Nomor.02, (2023):362
Ino Susanti, Yudi Yusnandi, Dery Hendryan, ”Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Integral Penegak Hukum”, VIVA THEMIS , Volume 07 Nomor 02, (2024) :269
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan Tahunan KPK 2022: Tantangan dan Strategi Pemberantasan Korupsi. KPK. Jakarta. 2022
Mochtar, Z. “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang No 19 Tahun 2019”. Jurnal Konstitusi. Volume 18, Nomor 2. (2022): 331-344.
Reza Oktara,, Sri Zanariyah, Ledy Famulia. ” Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum”, VIVA THEMIS, Volume, 06 Nomor 02, (2023): 215
Siregar, R. Marlina. Affan, I. “Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi”. Jurnal Ilmiah Metadata. Volume 5, Nomor 3. (2023):355-375.
Soekanto, S. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2004.42.
DOI: https://doi.org/10.24967/vt.v8i1.3755
Article Metrics
Abstract view : 519 times
PDF : 230 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2025 Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Indexed by :
Abstract
Keywords
References
Arifin, M. “ Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”. Jurnal Konstitusi. Volume 18, Nomor 2. (2021):321-344.
Arrsa. R. “Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik dan Penuntut Umum Independen KPK”. Jurnal Rechts Vinding. Volume 3, Nomor 3. (2014):381-396.
Damping. N. Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematik Hukum Khusus. Ed. ke-1. Univ. Kristen Indonesia (UKI) Press. Jakarta Timur. 2019
Habibi, M. “Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi”. Cepalo. Volume 4 Nomor 1. (2020):41-53.
Hartanto, Muh. Afghan Ababil, ““Party Wing” Organizations as Potential Political Party Lawbreakers”, Pena Justisia, Volume 22, Nomor.02, (2023):362
Ino Susanti, Yudi Yusnandi, Dery Hendryan, ”Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Integral Penegak Hukum”, VIVA THEMIS , Volume 07 Nomor 02, (2024) :269
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan Tahunan KPK 2022: Tantangan dan Strategi Pemberantasan Korupsi. KPK. Jakarta. 2022
Mochtar, Z. “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang No 19 Tahun 2019”. Jurnal Konstitusi. Volume 18, Nomor 2. (2022): 331-344.
Reza Oktara,, Sri Zanariyah, Ledy Famulia. ” Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum”, VIVA THEMIS, Volume, 06 Nomor 02, (2023): 215
Siregar, R. Marlina. Affan, I. “Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi”. Jurnal Ilmiah Metadata. Volume 5, Nomor 3. (2023):355-375.
Soekanto, S. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2004.42.

Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
