Tinjauan Yuridis Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Mendirikan Bangunan Di Kota Pangkalpinang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tetang Bangunan Gedung

Abstract

Merujuk pada “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat gedung berdasarkan syarat administratif serta teknis yang berlaku”. Keadaan Peraturan Daerah seperti itu menciptakan keraguan dalam ketentuan tentang aspek teknis pelaksanaan dan pengawasan Izin Mendirikan Bangunan. Peraturan Daerah yang ada saat ini mengatur mengenai metode pengawasan dan penataan bangunan. Namun, karena Peraturan Daerah itu adalah regulasi dari kementerian yang harus dilaksanakan di seluruh daerah tanpa partisipasi Pemerintah Daerah, aturan tersebut belum sesuai dengan Kota Pangkalpinang. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 pada mulanya ditujukan kepada semua penyelenggara negara, berbeda dengan prinsip-prinsip dalam AAUPB yang sejak awal hanya ditujukan kepada pemerintah dalam konteks yang lebih terbatas, sesuai dengan pengertian “bestuur” dalam algemene beginselen van behoorlijk bestuur, bukan regering atau overheid, yang mencakup pemerintah dalam konteks yang lebih luas”. “Seiring berjalannya waktu, prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 itu diakui dan diimplementasikan dalam pelaksanaan pemerintahan serta dalam proses peradilan PTUN.