PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEKAYU)

Abstract

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung. Pikiran anak yang masih terbatas dan tidak sesempurna orang dewasa serta gampang dipengaruhi oleh orang dewasa harus diperhatikan oleh Undang-Undang serta aparat penegak hukum, khususnys Hakim dalam menerapkan saksi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam putusanya, yang dilihat oleh peneliti dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 55/ Pid.Sus-Anak/ 2016/ PN.Sky. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika, Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana: Diversi dan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika, dalam memutuskan perkara Nomor: 55/ Pid. Sus-Anak/ 2016/ PN.Sky, Hakim mengunakan dasar pertimbangan yang Bersifat Yudiris dan Bersifat Non-Yudiris.Pertimbangan yang bersifat yuridis Meliputi: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Pidana, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Narkotika, Keadaan Yang Dapat Menjadi Pertimbangan Lain. Sedangkan Pertimbangan non yuridis, hakim melihat bagaimana perilaku anak dalam persidangan. Serta Aspek sosiologis, aspek psikologis, aspek kriminologi anak, dan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Regt. Litmas : 272/ Lit.Pyd/ VIII/ KA/ 2016.