IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA TERHADAP PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH NEGARA

Nova Yatiar Mawaddah; Sri Zanariyah; Martina Male

doi:10.24967/vt.v4i1.1509

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA TERHADAP PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH NEGARA

Nova Yatiar Mawaddah, Sri Zanariyah, Martina Male

Abstract

Bagi masyarakat Indonesia tanah merupakan sumber kehidupan yang sangat penting. Kekurangan tanah, untuk dijadikan lahan garapan merupakan permasalahan pokok dalam suatu masyarakat agraris. Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu wilayah yang menyelenggarakan program redistribusi tanah, sebagian wilayah Lampung Timur adalah pertanian. Kondisi pemilikan dan penguasaan tanah yang timpang mendorong untuk menata struktur agrarian melalui kebijakan reforma agraria terhadap pelaksanaan redistribusi tanah negara guna mengakhiri pemilikan tanah yang luas (kelebihan maksimum) dan mengadakan pembagian yang adil. Permasalahan : 1. Bagaimanakah pelaksanaan redistribusi tanah negara di Kabupaten Lampung Timur? 2. Apakah faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan redistribusi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur? Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum deskripftif kualitatif melalui pendekatan normatif dan empiris. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan Redistribusi Tanah Negara di Kabupaten Lampung Timur ada satu kendala tentang subjek bertempat tinggal diluar redistribusi. Satu hal yang ditempuh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur mengakomodir permohonan bertempat tinggal di luar asalkan dapat menunjukkan bukti perubahan alamat KTP elektronik sesuai dengan domisili kurun waktu 6 bulan, terdapat pula faktor diluar yang menjadi penghambat faktor teknis dan faktor non teknis. Faktor pendukung penataan akses di laksanakan dengan pola pemberian langsung oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat, pendanaan di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah. Seharusnya pemerintah melakukan penyuluhan, pembinaan, sosialisasi serta secara terpadu dan terus menerus yang berkenaan dengan pendaftaran tanah, dan masyarakat mendaftarkan tanahnya agar mendapatkan hak milik atas tanah dalam bentuk sertifikat serta bidang tanah yang telah menjadi obyek landreform dan telah diredistribusi kepada masyarakat di fungsikan sesuai peruntukannya.

Keywords

Perpres 86 Tahun 2018 , Redistribusi Tanah Negara

Full Text:

PDF

References

A. BUKU

Harsono, Boedi, 2005, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.

Ihsan, Muhammad, 2018, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2018, Jakarta.

Isnaini, Diyan, 2018, Reforma Agraria Land Reform dan Redistribusi Tanah Di Indonesia, Intrans Publishing, Jakarta.

Kertasapoetra, dkk, 1984. Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Bina Aksara, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sugono, Dendy, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

Sukanti, Arie, 1985, Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.

Sulaeman, 1993, Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Permasalahannnya, Jurnal Ilmiah Badan Pertanahan

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah kabupaten Lampung Timur tahun 2016 -2021 BAB II

C. MAKALAH, MAJALAH, JURNAL DAN LAIN-LAIN

Fakultas Hukum, 2019, Buku Panduan Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandar Lampung.