ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM SAMSAT KELILING DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI LAMPUNG
Lies Kumara Dewi
Abstract
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara jelas dan mendalam mengenai pengaruh kebijakan program Samsat keliling terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung. Salah satu penggalian dan peningkatan pendapatan adalah dengan menerapkan program Samsat Keliling . Program ini tidak hanya bertujuan untuk mendongkrak peningkatan sektor pajak kendaraan bermotor, tetapi juga sebagai akses peningkatan pelayanan publik dibidang pembayaran pajak kendaraan bermotor. Metode penerlitian yang dilakukan adalah dengan teknik penelitian kepustakaan dan teknik penelitian lapangan yang meliputi : Observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data penelitian adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa kebijakan program Samsat Keliling oleh UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung. Kebijakan program Samsat Keliling akan meningkatkan sistem pelayanan prima bagi wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya Program Samsat Keliling maka tingkat pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor akan meningkat.
Â
Â
Keywords
Kebijakan;Program Samsat;Pendapatan Asli Daerah
References
Bintoro T, 2016. Perencanaan Pembangunan, Gunung Agung: Jakarta.
Nurcholis. 2017, Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaanâ€, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Suradinata, E. 2014. Analisis Kebijakan Publik, Suara Bebas: Jakarta.
Wahab 2017. Pengantar Kebijakan Publik: Jakarta.
Wibawa, 2018., Kebijakan Publik, Restu Agung: Jakarta.
Winarno, B. 2012., Pengantar Kebijakan Publik: Jakarta.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015– Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pajak Kendaraan Bermotor
DOI: https://doi.org/10.24967/fisip.v2i1.654
Article Metrics
Abstract view : 1761 times
PDF : 895 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 JISIP
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
Lies Kumara DewiAbstract
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara jelas dan mendalam mengenai pengaruh kebijakan program Samsat keliling terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung. Salah satu penggalian dan peningkatan pendapatan adalah dengan menerapkan program Samsat Keliling . Program ini tidak hanya bertujuan untuk mendongkrak peningkatan sektor pajak kendaraan bermotor, tetapi juga sebagai akses peningkatan pelayanan publik dibidang pembayaran pajak kendaraan bermotor. Metode penerlitian yang dilakukan adalah dengan teknik penelitian kepustakaan dan teknik penelitian lapangan yang meliputi : Observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data penelitian adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa kebijakan program Samsat Keliling oleh UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung. Kebijakan program Samsat Keliling akan meningkatkan sistem pelayanan prima bagi wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya Program Samsat Keliling maka tingkat pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor akan meningkat.
Â
Â
Keywords
References
Bintoro T, 2016. Perencanaan Pembangunan, Gunung Agung: Jakarta.
Nurcholis. 2017, Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaanâ€, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Suradinata, E. 2014. Analisis Kebijakan Publik, Suara Bebas: Jakarta.
Wahab 2017. Pengantar Kebijakan Publik: Jakarta.
Wibawa, 2018., Kebijakan Publik, Restu Agung: Jakarta.
Winarno, B. 2012., Pengantar Kebijakan Publik: Jakarta.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015– Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pajak Kendaraan Bermotor
Â
Â