IMPLEMENTASI PERATURAN LKPP NO 4 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE
Satrya Surya Pratama, Januri Januri, Muhammad Rusjana
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2024 dalam mewujudkan prinsip good governance di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana peraturan ini diterapkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan dampaknya terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat pemerintah terkait, serta kajian dokumen dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan ini berpotensi meningkatkan good governance dengan mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan transparansi, tantangan dalam implementasinya masih ada, seperti keterbatasan pemahaman dan sumber daya manusia yang memadai.
Keywords
LKPP Nomor 4 Tahun 2024; Pengadaan Barang/Jasa; Good Governance
References
Dwijendra, Ngakan Ketut Acwin, Ida Bagus Putu Adnyana, and Ni Komang Armaeni. “Kajian Sistem Pengadaan Proyek Design and Build Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia.” In Seminar Nasional PPI Universitas Andalas, 1:159–164, 2023.
Hidayat, Rahmat. “Penerapan E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Guna Mendukung Ketahanan Tata Pemerintahan Daerah (Studi Pada Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur).” Jurnal Ketahanan Nasional 21, no. 2 (2015): 118–127.
Kurniati, Grasia. “Akibat Hukum Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Perlindungan Hukum Terhadap Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” Jurnal Hukum POSITUM 1, no. 2 (2017): 311–327.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Jakarta: LKPP, 2024.
———. “Sejarah Dan Latar Belakang LKPP.” https://www.lkpp.go.id/tentang/sejarah.
Listiyanto, Apri. “Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 1 (2012): 113–133.
Maulidiana, Lina, and Riski Syandri Pratama. “Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.” Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2022): 438–453.
Nurlukman, Adie Dwiyanto. “E-Procurement: Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis e-Government Di Indonesia.” Journal of Government and Civil Society 1, no. 1 (2017): 65–79.
Pangaribuan, Janson, Safuan Safuan, and Musa Musa. “Penerapan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Untuk Kemudahan Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa.” Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 7, no. 2 (2022): 2623.
Prasetyo, Agus. Good Governance Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pemerintahan. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2023.
Seputra, Gusti Ngurah Mardika, and Dewa Made Joni Ardana. “Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja.” Locus 15, no. 2 (2023): 57–74.
Sholeh, Mohammad, Kesi Widjajanti, and Rohmini Indah Lestari. “Penerapan Good Governance Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (e-Procurement) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.” Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis 16, no. 3 (2024): 266–279.
Siregar, Muhammad Arifin. “Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu.” Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008.
Sudirman, Ahmad. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Konsep Dan Implementasi Dalam Pembangunan Daerah. Jakarta: Universitas Indonesia, 2022.
Susila, Adi. “Kajian Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Pemerintah Kota Bekasi.” Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik 1, no. 2 (2012): 1–24.
Turulaki, Shinta, Jantje J Tinangon, and Heince R N Wokas. “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Publik Terhadap Kinerja Pelayanan Di Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan.” Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 5, no. 2 (2017).
Widayatmo, Santyo, and Julia Bea Kurniawaty. “Eksistensi Keluarga Hukum Sosialis Di Dunia Dan Kemungkinan Kompilasinya Secara de Facto Pada Hukum Nasional.” JAGADDHITA: Jurnal Kebhinnekaan dan Wawasan Kebangsaan 4, no. 1 (2024): 41–49.
DOI: https://doi.org/10.24967/jaeap.v4i01.3856
Article Metrics
Abstract view : 226 times
PDF (Bahasa Indonesia) : 123 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Satrya Surya Pratama, Januri Januri, Muhammad RusjanaAbstract
Keywords
References
Dwijendra, Ngakan Ketut Acwin, Ida Bagus Putu Adnyana, and Ni Komang Armaeni. “Kajian Sistem Pengadaan Proyek Design and Build Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia.” In Seminar Nasional PPI Universitas Andalas, 1:159–164, 2023.
Hidayat, Rahmat. “Penerapan E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Guna Mendukung Ketahanan Tata Pemerintahan Daerah (Studi Pada Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur).” Jurnal Ketahanan Nasional 21, no. 2 (2015): 118–127.
Kurniati, Grasia. “Akibat Hukum Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Perlindungan Hukum Terhadap Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” Jurnal Hukum POSITUM 1, no. 2 (2017): 311–327.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Jakarta: LKPP, 2024.
———. “Sejarah Dan Latar Belakang LKPP.” https://www.lkpp.go.id/tentang/sejarah.
Listiyanto, Apri. “Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 1 (2012): 113–133.
Maulidiana, Lina, and Riski Syandri Pratama. “Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.” Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2022): 438–453.
Nurlukman, Adie Dwiyanto. “E-Procurement: Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis e-Government Di Indonesia.” Journal of Government and Civil Society 1, no. 1 (2017): 65–79.
Pangaribuan, Janson, Safuan Safuan, and Musa Musa. “Penerapan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Untuk Kemudahan Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa.” Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 7, no. 2 (2022): 2623.
Prasetyo, Agus. Good Governance Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pemerintahan. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2023.
Seputra, Gusti Ngurah Mardika, and Dewa Made Joni Ardana. “Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja.” Locus 15, no. 2 (2023): 57–74.
Sholeh, Mohammad, Kesi Widjajanti, and Rohmini Indah Lestari. “Penerapan Good Governance Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (e-Procurement) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.” Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis 16, no. 3 (2024): 266–279.
Siregar, Muhammad Arifin. “Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu.” Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008.
Sudirman, Ahmad. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Konsep Dan Implementasi Dalam Pembangunan Daerah. Jakarta: Universitas Indonesia, 2022.
Susila, Adi. “Kajian Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Pemerintah Kota Bekasi.” Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik 1, no. 2 (2012): 1–24.
Turulaki, Shinta, Jantje J Tinangon, and Heince R N Wokas. “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Publik Terhadap Kinerja Pelayanan Di Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan.” Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 5, no. 2 (2017).
Widayatmo, Santyo, and Julia Bea Kurniawaty. “Eksistensi Keluarga Hukum Sosialis Di Dunia Dan Kemungkinan Kompilasinya Secara de Facto Pada Hukum Nasional.” JAGADDHITA: Jurnal Kebhinnekaan dan Wawasan Kebangsaan 4, no. 1 (2024): 41–49.
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License