IMPLEMENTASI PENAL ASIMILASI DAN INTEGRASI WARGA BINAAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Muhammad Kevin Alandru, I Ketut Seregig, Angga Alfian

Abstract


Lembaga permasyarakatan merupakan tempat pembatas ruang gerak orang yang dijatuhi hukuman pidana penjara. Adanya lembaga permasyarakatan diharapkan dapat membuat para pelaku kejahatan merasa jera dan dapat merubah diri mereka menjadi lebih baik. Meskipun demikian, setiap hukuman yang dijatuhi lembaga permasyarakatan memberikan kesempatan para pidana untuk berperilaku baik sehingga mereka berkesempatan untuk mendapat keringanan masa hukuman tahanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asimilasi yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 pada Lapas Kelas I Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian secara yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa implementasi Penal Asimilasi dan Integrasi Warga Binaan di Masa Pandemi Covid-19 pada Lapas Kelas I Bandar Lampung telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Keywords


Penal Asimilasi; Integrasi; Warga Binaan

References


Andi Hamzah. 2001. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta.

A. Sanoesi Has. 2004. Dasar-Dasar Penologi Cetakan Kedua. Rasantra,Jakarta.

A. Widhada Gunakaya. 2008. Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan. Armico,Bandung.

A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah. 2008. Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. 1994. Pertemuan Ilmiah tentang Pola Pembinaan, Penerimaan Berkas Narapidana dan Pemberian Santunan terhadap Korban Tindak Pidana,BPHN Departemen Kehakiman Republik Indonesia,

Jakarta.

Bambang Poernomo. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Barda Nawawi Arief. 2003. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan

Penanggulangan Kejahatan. Citra Aditya Bakti, Bandung. 14

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah. 2008. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Refika Editama, Bandung.

CI. Harsono. 2005. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Djambatan, Jakarta.

Dahlan Thalib. 2004. Teori Hukum dan Konstitusi. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 2003. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Departemen kehakiman dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Departemen Hukum dan HAM. 2008. Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Departemen Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta.

Dwidja Priyatno. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Refika Aditama, Bandung.

Erdianto Efendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama, Bandung.

Jan Remmelink. 2003. Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana Belanda dan Paparannya dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Lawrence M. Friedman. 2011. Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Leden Marpaung. 2012. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.

Mochamad Sueb. 2008. Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Moeljatno. 1995. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, dan Rencana Undang-Undang tentang Azas-azas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia. Bina Aksara, Jakarta.

Muhammad Mustofa. 2005. Memikirkan Sistem Pemasyarakatan yang Pas. Jurnal Legislasi, Jakarta.

Muladi. 2005. Teori-Teori Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung.

P.A.F. Lamintang. 2007. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Petrus Irvan dan Pandapotan Simorangkir. 2005. Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Poernomo. 2013. Asas-Asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia, Bandung.

R.A. Koesnoen. 2006. Pemberantasan Kejahatan di Inggris dan Indonesia. Sumur Bandung, Jakarta.

Satjipto Rahardjo. 2011. Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis. Sinar Baru, Bandung.

Shant Dellyana. 2008. Konsep Penegakan Hukum. Liberty, Yogyakarta.15

Soedarto. 2006. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana. Alumni, Bandung.

Soedjono Dirjosisworo. 1994. Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan). Armico, Bandung.

Soerjono Soekanto. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum-Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusuomo. 2002. Mengenal Hukum, Suatu Pengantar. Penerbit iberty, Yogyakarta.

Suharto dan Junaidi Efendi. 2010. Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana - Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan Prestasi Pustaka, Jakarta.

Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana. 2004. Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial, Pustekkom Dikbud dan CV. Rajawali, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 2011. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Refika Aditama, Bandung.

Zulfi Diane Zaini. 2012. Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah. Keni Media, Bandung.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Peraturan Menteri Kehakiman Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-19 PK.01.04.04

tentang Pencegahan Covid-19.

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-02.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS.08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid19.




DOI: https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1790

Article Metrics

Abstract view : 39 times
PDF (Bahasa Indonesia) : 21 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.