UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Nurbaiti Syarif, Aos Kusni Palah

Abstract


Ketidakprofesionalan anggota kepolisian akan berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Seringnya terjadi tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, termasuk dalam hal ini kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalis upaya dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap anggota kepolisian pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan yuridis Normatif. Hasil penelitian didapat bahwa penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian pelaku tindak pidana korupsi berjalan sebagaimana mestinya dimana anggota dijatuhi sanksi kode etik berupa diturunkan dan dipindahkan jabatan ke daerah sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Jenis pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan hal lain sebagaimana tertera dalam KUHP. Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian pelaku tindak pidana korupsi yaitu 1) Faktor perundang-undangan; 2) Faktor apparat Penegak Hukum; 3) Faktor Sarana dan Prasarana; dan 4) Faktor Kesadaran Masyarakat.

Keywords


Penegakan Hukum; Anggota POLRI; Korupsi

References


Anwar, Muliadi. “PENERAPAN SANKSI HUKUM PEMECATAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) YANG TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA.” Jurnal Ilmiah METADATA 3, no. 1 (2021): 176–194.

Arif, Syamsiar. “Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana.” El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 1, no. 2 (2019): 45–55.

Arthadana, Made Gede. “Penyelidikan Dan Penyidikan Penyalahgunaan Senjata Api Terhadap Anggota Polri Di Polres Karangasem.” Kerta Dyatmika 13, no. 2 (2016).

Batee, Andreas Putra, Arif Sahlepi, and Ismaidar. “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan (Studi Di Polres Binjai).” Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains 1, no. 1 (2019).

Hamdan, Fathani Ali. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Polisi.” Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 25, no. 14 (2019).

Indradradewi, A A Sagung N. “Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Disiplin Anggota Sabhara Polri Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Polri.” Kerta Dyatmika 14, no. 7 (2017): 1–13.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia” (2011).

Koni, Yoslan K. “Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Provinsi Gorontalo.” Kertha Patrika 41, no. 1 (2019): 52–66.

Majelis Permusyawaratan Rakyat republik Indonesia. “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia” (2000).

Oknerison, Dwi. “Penegakan Kode Etik Profesi Terhadap Perilaku Anggota Kepolisian Dalam Menangani Perkara Pidana.” Lex et Societatis 2, no. 6 (2014): 38–51.

Pemerintah Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” (2003).

———. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia” (2003).

———. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil” (2021).

Rajalahu, Yanius. “Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia.” Lex Crimen 2, no. 3 (2013): 143–161.

Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” (2002).

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Wardhana, Budhi Suria. “Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19.” JIK: Jurnal Ilmu Kepolisian 14, no. 2 (2020): 80–88. https://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/252.




DOI: https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1486

Article Metrics

Abstract view : 269 times
PDF (Bahasa Indonesia) : 225 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.