.png)
PERAN DAN FUNGSI BADAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Yesi Fransiska, Fathur Rachman, Ino Susanti
Abstract
Abstrak
Penelitian ini melihat tentang peran dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten kabupaten Lampung Selatan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan fungsi lembaga keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di kabupaten lampung selatan, apa yang menjadi faktor penghambat lembaga keuangan daerah kabupaten lampung selatan dalam pengelolaan keuangan daerah di kabupaten lampung selatan.
Pendekatan masalah yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dan normatif empiris, data dalam penelitian ini bersumber dari literatur (data penelitian pustaka) dan penelitian lapangan berupa sekunder atau primer. Pengolahan data menggunakan editing, sistematis, interprestasi, analisis data menggunakan analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan fungsi lembaga keuangan daerah kabupaten lampung selatan telah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari indikator: (a) berdasarkan pasal 4 peraturan bupati lampung selatan no. 28 tahun 2006 tentang penjabatan tugas pokok dan fungsi badan keuangan daerah kabupaten lampung selatan sudah terlaksana dengan baik, (b) berdasarkan pasal 61 keputusan menteri dalam negeri no. 29 tahun 2002 tentang pedoman perolehan, jawaban tujuan dan pemantauan keuangan daerah dan tata cara penetapan anggaran pendapatan asli daerah, penyelenggaraan usaha keuangan daerah dan penyusunan rancangan anggaran anggaran kabupaten lampung selatan telah disusun sesuai dengan ketentuan. , (c) Berdasarkan Perpres 105 Tahun RAPBN Kabupaten Lampung Selatan sudah disusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku Faktor yang menjadi kendala adalah 1) faktor internal meliputi keterlambatan data, penetapan prioritas pembangunan program, 2) faktor eksternal meliputi: penjadwalan rapat dalam penyusunan anggaran dewan dan pembahasan pada rapat paripuna yang memakan waktu lama.
Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, Daerah Kabupaten, Fungsi.
References
A. Buku-Buku
Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
Mardiasmo, Norma dan Prinsip Umum Penyusunan Anggaran, FE UGM, Yogyakarta, 2009.
———, Manajemen Penerimaan Daerah dan Struktur APBD dalam Era Otonomi Daerah, FE UGM, Yogyakarta, 2011.
_______, Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berorientasi pada Kepentingan Publik, FE UGM, Yogyakarta, 2013.
Mattew Mules dan Michael Hubennan, Analisis Data Kualitatif, Terjemahan Tjejep R. R. Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012.
Moh. Nazir, Metode Penelitian, Tarsito, Bandung, 2009.
Muhammad All, Pengantar Metodologi Riset, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
Sanapiah Faisal, Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial,. Usaha Nasional, Surabaya, 2011.
Sondang P. Siagian, Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan, Haji Masagung, Jakarta, 2016.
Timbul Pudjianto, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dien Keuangan, Jakarta, 2011.
Teguh Prasetyo, Aktualisasi Fungsi DPRD, Kerangka Analisis dan Beberapa Kasus dalam Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
Wahab, Analisis Kebijakan Negara, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
B. Perundang-Undangan dan Sumber Lainnya
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dan Korupsi Kolusi Nepotisme
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
DOI: https://doi.org/10.24967/vt.v3i1.783
Article Metrics
Abstract view : 1099 times
Untitled : 0 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020
Indexed by :
Yesi Fransiska, Fathur Rachman, Ino SusantiAbstract
Abstrak
Penelitian ini melihat tentang peran dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten kabupaten Lampung Selatan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan fungsi lembaga keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di kabupaten lampung selatan, apa yang menjadi faktor penghambat lembaga keuangan daerah kabupaten lampung selatan dalam pengelolaan keuangan daerah di kabupaten lampung selatan.
Pendekatan masalah yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dan normatif empiris, data dalam penelitian ini bersumber dari literatur (data penelitian pustaka) dan penelitian lapangan berupa sekunder atau primer. Pengolahan data menggunakan editing, sistematis, interprestasi, analisis data menggunakan analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan fungsi lembaga keuangan daerah kabupaten lampung selatan telah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari indikator: (a) berdasarkan pasal 4 peraturan bupati lampung selatan no. 28 tahun 2006 tentang penjabatan tugas pokok dan fungsi badan keuangan daerah kabupaten lampung selatan sudah terlaksana dengan baik, (b) berdasarkan pasal 61 keputusan menteri dalam negeri no. 29 tahun 2002 tentang pedoman perolehan, jawaban tujuan dan pemantauan keuangan daerah dan tata cara penetapan anggaran pendapatan asli daerah, penyelenggaraan usaha keuangan daerah dan penyusunan rancangan anggaran anggaran kabupaten lampung selatan telah disusun sesuai dengan ketentuan. , (c) Berdasarkan Perpres 105 Tahun RAPBN Kabupaten Lampung Selatan sudah disusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku Faktor yang menjadi kendala adalah 1) faktor internal meliputi keterlambatan data, penetapan prioritas pembangunan program, 2) faktor eksternal meliputi: penjadwalan rapat dalam penyusunan anggaran dewan dan pembahasan pada rapat paripuna yang memakan waktu lama.
Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, Daerah Kabupaten, Fungsi.
References
A. Buku-Buku
Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
Mardiasmo, Norma dan Prinsip Umum Penyusunan Anggaran, FE UGM, Yogyakarta, 2009.
———, Manajemen Penerimaan Daerah dan Struktur APBD dalam Era Otonomi Daerah, FE UGM, Yogyakarta, 2011.
_______, Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berorientasi pada Kepentingan Publik, FE UGM, Yogyakarta, 2013.
Mattew Mules dan Michael Hubennan, Analisis Data Kualitatif, Terjemahan Tjejep R. R. Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012.
Moh. Nazir, Metode Penelitian, Tarsito, Bandung, 2009.
Muhammad All, Pengantar Metodologi Riset, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
Sanapiah Faisal, Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial,. Usaha Nasional, Surabaya, 2011.
Sondang P. Siagian, Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan, Haji Masagung, Jakarta, 2016.
Timbul Pudjianto, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dien Keuangan, Jakarta, 2011.
Teguh Prasetyo, Aktualisasi Fungsi DPRD, Kerangka Analisis dan Beberapa Kasus dalam Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
Wahab, Analisis Kebijakan Negara, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
B. Perundang-Undangan dan Sumber Lainnya
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dan Korupsi Kolusi Nepotisme
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.