.png)
PENERAPAN TEKNOLOGI ALAT PEREKAM VIDEO SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA
Hendra Setiawan, Lina Maulidiana, Mirwansyah Mirwansyah
Abstract
Abstrak
Alat bukti elektronik khususnya rekaman video semakin akrab dalam praktik pidana, terutama di negara dengan sistem civil law. Namun pasal 184 KUHAP sebagai penegak hukum pidana di Indonesia mengatur dalam batasan lima orang saksi, barang bukti dan: a, keterangan, petunjuk, terdakwa untuk merekam dan beberapa video itu sendiri tidak dikelola. Permasalahan mengapa sebuah kaset video dapat menjadi alat bukti mengingat keakuratan barang bukti tersebut? Bagaimana perkembangan alat bukti pidana melalui teknologi dalam rekaman video? dan faktor-faktor pendukung serta dalam mengungkap kasus pidana?
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan pendekatan dan normatif empiris, jenis dan sumber data digunakan jenis data sekunder dan jenis data primer, teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan cara mengedit klasifikasi data data dan sistematisasi data di masing-masing. Data secara sistematis dibuat untuk interpretasi data dengan analisis kualitatif.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1. Teknologi video dapat digunakan sebagai alat bukti dengan mempertimbangkan keakuratan gambar, dapat menjadi alat bukti yang dapat direkomendasi oleh jaksa hakim dalam mengungkap kejahatan; 2. Perkembangan teknologi bukti dapat menjadi acuan dalam persidangan; 3. Faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan pembuktian dengan menggunakan kamera CCTV yaitu hambatan hukum dan hambatan non hukum. Adapun saran sebaiknya menggunakan bukti teknologi salah satu kamera CCTV sebaiknya di ubah desain KUHP.
Kata kunci: Alat Bukti, CCTV, Kriminal.
References
A. Buku-buku
Andrisman, Tri, Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.
Barda Nawawi, Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana ,alumni, Bandung, 1998.
Herman Dwi Sujono, Perkembangan Pendidikan TI di Era Global , Fakultas Pendidikan Teknik Informatika UNY, Yogyakarta 2007.
Hamzah, Andi. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.
Lelyemin, Marselus Pasha Nugroho, F. Hartadi Edy, Kedudukan Rekaman Video sebagaiAlat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, Fakultas Hukum Unika Atmajaya. Jakarta, 2007.
Makarim, Edmon. Pengantar Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Muladi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta. 2002.
Muladi dan Arief Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1999.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
Nyoman SPJ, Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2008.
P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti. Bandung. 1996.
Paslyadja, Adnan. Hukum Pembuktian: Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta 2001.
Prodjohamidjojo, Martiman. Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Ghalia Indonesia, Jakarta 2010.
Sunarto, Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan, AURA (CV. Anugrah Utama Raharja), Bandar Lampung, 2016.
Shinta Dewi, Cyberlaw. Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E- commerce Menurut Hukum International, Widya Padjajaran, Bandung, 2004.
Sitompul, Josua. Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta, 2012.
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
Sugondo, Bambang. Metode Penelitian Hukum. PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta. 2001.
WJS Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia, Rinek Cipta, Jakarta 2004.
B. Lain-lain
Sandiego, Revolusi Digital, dalam http://history.sandiego.edu/gen/recording/digital.html diunduh sabtu, 20 Maret 2018, pukul 15:00.
http:/me!!%20%20Perlindungan%20Konsumen%20dalam%20Transaksi%20Perdaganga n%20melalui%20Electronic%20Commerce.htm di akses pada tanggal 8 juli 2018.
DOI: https://doi.org/10.24967/vt.v2i1.768
Article Metrics
Abstract view : 1456 times
Untitled : 0 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020
Indexed by :
Hendra Setiawan, Lina Maulidiana, Mirwansyah MirwansyahAbstract
Abstrak
Alat bukti elektronik khususnya rekaman video semakin akrab dalam praktik pidana, terutama di negara dengan sistem civil law. Namun pasal 184 KUHAP sebagai penegak hukum pidana di Indonesia mengatur dalam batasan lima orang saksi, barang bukti dan: a, keterangan, petunjuk, terdakwa untuk merekam dan beberapa video itu sendiri tidak dikelola. Permasalahan mengapa sebuah kaset video dapat menjadi alat bukti mengingat keakuratan barang bukti tersebut? Bagaimana perkembangan alat bukti pidana melalui teknologi dalam rekaman video? dan faktor-faktor pendukung serta dalam mengungkap kasus pidana?
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan pendekatan dan normatif empiris, jenis dan sumber data digunakan jenis data sekunder dan jenis data primer, teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan cara mengedit klasifikasi data data dan sistematisasi data di masing-masing. Data secara sistematis dibuat untuk interpretasi data dengan analisis kualitatif.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1. Teknologi video dapat digunakan sebagai alat bukti dengan mempertimbangkan keakuratan gambar, dapat menjadi alat bukti yang dapat direkomendasi oleh jaksa hakim dalam mengungkap kejahatan; 2. Perkembangan teknologi bukti dapat menjadi acuan dalam persidangan; 3. Faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan pembuktian dengan menggunakan kamera CCTV yaitu hambatan hukum dan hambatan non hukum. Adapun saran sebaiknya menggunakan bukti teknologi salah satu kamera CCTV sebaiknya di ubah desain KUHP.
Kata kunci: Alat Bukti, CCTV, Kriminal.
References
A. Buku-buku
Andrisman, Tri, Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.
Barda Nawawi, Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana ,alumni, Bandung, 1998.
Herman Dwi Sujono, Perkembangan Pendidikan TI di Era Global , Fakultas Pendidikan Teknik Informatika UNY, Yogyakarta 2007.
Hamzah, Andi. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.
Lelyemin, Marselus Pasha Nugroho, F. Hartadi Edy, Kedudukan Rekaman Video sebagaiAlat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, Fakultas Hukum Unika Atmajaya. Jakarta, 2007.
Makarim, Edmon. Pengantar Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Muladi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta. 2002.
Muladi dan Arief Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1999.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
Nyoman SPJ, Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2008.
P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti. Bandung. 1996.
Paslyadja, Adnan. Hukum Pembuktian: Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta 2001.
Prodjohamidjojo, Martiman. Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Ghalia Indonesia, Jakarta 2010.
Sunarto, Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan, AURA (CV. Anugrah Utama Raharja), Bandar Lampung, 2016.
Shinta Dewi, Cyberlaw. Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E- commerce Menurut Hukum International, Widya Padjajaran, Bandung, 2004.
Sitompul, Josua. Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta, 2012.
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
Sugondo, Bambang. Metode Penelitian Hukum. PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta. 2001.
WJS Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia, Rinek Cipta, Jakarta 2004.
B. Lain-lain
Sandiego, Revolusi Digital, dalam http://history.sandiego.edu/gen/recording/digital.html diunduh sabtu, 20 Maret 2018, pukul 15:00.
http:/me!!%20%20Perlindungan%20Konsumen%20dalam%20Transaksi%20Perdaganga n%20melalui%20Electronic%20Commerce.htm di akses pada tanggal 8 juli 2018.
Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.