Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Penentuan Tingkat Risiko Usaha Dan Pemberian Sanksi Administratif di Provinsi Lampung

Mas Achmad Hardiansyah, FX Sumarja, Zulkarnain Ridlwan, Sunaryo Sunaryo, Budiyono Budiyono

Abstract


Determining the level of business risk and imposing administrative sanctions are two important pillars in the regulatory framework for investment and business in Indonesia, including in Lampung Province. This policy, which is based on the Job Creation Law and its implementing regulations, aims to create a conducive business climate while ensuring compliance with legal norms. However, the implementation of this policy often faces crucial challenges in balancing the principles of justice and legal certainty. Justice demands that the treatment of business actors must be proportional, considering the capacity, intent, and impact of violations, and providing equal opportunities. Meanwhile, legal certainty requires clear, transparent, and predictable standards in the risk assessment and sanctioning process, so that business actors have a definite grip. This study aims to analyse in depth how the principles of justice and legal certainty are internalized and implemented in the regulations and practices of determining the level of business risk and imposing administrative sanctions in Lampung Province. The normative legal research method with a conceptual and legislative approach is used to examine relevant laws and regulations and policy documents. In addition, an empirical approach through interviews with relevant stakeholders (local governments, business actors, and academics) will enrich the analysis with a practical perspective. The results of the study are expected to identify potential disharmony between the two principles, formulate an ideal model for determining risk and imposing more balanced sanctions, and provide policy recommendations to improve the effectiveness and legitimacy of the regulatory system in Lampung Province, in order to support sustainable economic growth based on justice and the supremacy of law

Keywords


Justice; Legal Certainty, Business Risk

Full Text:

PDF

References


Angkareda, Miranti. "Perizinan Usaha Berbasis Resiko dan Dampaknya bagi Masa Depan Investasi di Indonesia." Perspektif Administrasi Publik dan Hukum, 2, No. 1, 2024, hlm. 59-60.

Aprilia, Fitri. "Evaluasi Kebijakan Tentang Pengampunan Pajak Atas Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur." Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, 8, No. 1, 2021, hlm. 3-6.

Arifin, Mustofa. "Implementasi OSS dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan PTSP." Jurnal Inovasi Sektor Publik, 4, No. 3, 2024, hlm. 13-14.

Dewi, Bukit. "Efektivitas Sanksi Administratif dalam Perspektif Manajemen Ekonomi Lingkungan." Journal Of Social Science Research, 4, No. 1, 2024, hlm. 5-7.

Hernawati, Suroso. "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law." Jurnal Ilmiah MEA, 4, No. 1, 2020, hlm. 393-396.

Herlambang, Bonifacius. "Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Sektor Perindustrian Pasca Terbitnya Undang-Undang tentang Cipta Kerja: Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan." UNES Law Review, 6, No. 3, 2024, hlm. 9352-9357.

Irawan, Amin. "Upaya Pemerintah Daerah dalam Penegakkan Disiplin ASN Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Wakatobi." Jurnal Administrasi Publik, 19, No. 1, 2023, hlm. 51-53.

Ikhwannul Fajri, Abdul Bari Azed, dan M. Muslih. "Problematika Produk Hukum Daerah Terkait Perizinan di Pemerintah Kota Jambi." Legalitas: Jurnal Hukum, 16, No. 1, 2024, hlm. 10–12.

Kandriana, Imamsyah. "Efektivitas Artificial Intelligence Dalam Penegakan Hukum: Telaah Dari Perspektif Filsafat Hukum." Journal of Science and Social Research, 8, No. 2, 2025, hlm. 3193-3202.

Maulana, Irvan. "Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia." Datin Law Jurnal, 2, No. 2, 2021, hlm. 47-55.

Nuradanta, Emilka. "Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Perkara Permohonan Pemberian Izin Poligami." Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7, No. 6, 2022, hlm. 8482-8483.

Nurainun dan Oki Kustiwa. "Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Pemerintah Daerah." Jurnal Sosio-Komunika, 1, No. 1, 2022, hlm. 12–29.

Putra, Yunandi ., dkk. "Implementasi dan Kendala dalam Proses Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko." Selisik, 9, No. 2, 2023, hlm. 186–188.

Putra, Y. P., Kesuma, D., & Wijaya, E. "Implementasi dan Kendala dalam Proses Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko di Kota Cilegon." Selisik: Jurnal Ilmu Hukum, 9, No. 2, 2023, hlm. 179–190.

Robby, Tarwini. "Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS) Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi." Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, 6, No. 1, 2023, hlm. 106-107.

Samsuri, Juanda. "Implementasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dalam Rangka Meningkatkan Investasi di Kota Bekasi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah." Jurnal Ilmu Multidisiplin, 2, No. 2, 2023, hlm. 17-21.

Setiarma, Anjar. "Implikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam Dalam Upaya Percepatan Investasi di Indonesia." Jurnal Hukum De Lege Ferenda Trisakti, 2, No. 1, 2024, hlm. 45-47.

Solihah, SInta. "Aspek Hukum Dalam Proses Penerbitan Izin Usaha: Tinjauan Terhadap Regulasi Di Indonesia." Jurnal Hukum, 2, No. 3, 2025, hlm. 2-3.

Sugiman, Robert. "Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Usaha Diskotik Di Kota Bandar Lampung." Jurnal Pro Justisia, 4, No. 1, 2023, hlm. 14-16.

T. Apriyanto, and R. Saraswati. "Kajian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Keimigrasian (Suatu Tinjauan Komparasi Hukum Administrasi Negara)." Jurnal Hukum Progresif, 11, No. 2, hlm. 108-121.

Wawo, Antow. "Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha Mikro Industri Rumahan Yang Melakukan Pencemaran Terhadap Lingkungan Hidup Di Kota Tomohon." Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, 1, No. 1, 2023, hlm. 2-4.

Wicaksono. "Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik." Jurnal Supremasi, 11, No. 2, 2021, hlm. 11–13.

Widana, Ketut. "Kepastian Hukum Penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) sebagai Sistem Perizinan Berusaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020." Jurnal Kajian Hukum, 3, No. 1, 2024, hlm. 58–59.

Wijaya, Pande. "Sanksi Terhadap Pelanggar Izin Usaha Pada Industri Rumah Makan." Jurnal Analogi Hukum, 7, No. 1, 2025, hlm. 114-117.

Yudiantoro, Waluyo. "Penerapan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Upaya Pengawasan Pencemaran di Kabupaten Sukoharjo." Jurnal Discretie, 4, No. 1, 2023, hlm. 170-172.

Yonnawati. "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan." Jurnal Hukum Mahalayati, 3, No. 1, 2022, hlm. 89-91.




DOI: https://doi.org/10.24967/vt.v8i2.4409

Article Metrics

Abstract view : 128 times
PDF : 52 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2025 Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Indexed by :

GS  ISSN   Garuda    Journal Stories

Dimensions

Creative Commons License
Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.