Peran dan Kewenangan DPRD Lampung Selatan dalam Dinamika Pemekaran Daerah: Analisis Berdasarkan Perspektif Otonomi Daerah

Richard Gunawan Hutagaol, Maroni Maroni, Agus Triono, Fx Sumarja, Satria Prayoga

Abstract


Pemekaran daerah merupakan salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis melalui kewenangannya dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kewenangan DPRD dalam dinamika pemekaran daerah, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh data yuridis empiris melalui studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Dan Kewenangan DPRD dalam Proses Pemekaran daerah Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Otonomi Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun DPRD memiliki legitimasi formal dalam memberikan persetujuan usulan pemekaran, implementasi kewenangan tersebut seringkali terhambat oleh tarik-menarik kepentingan politik, keterbatasan regulasi teknis, dan kurangnya koordinasi dengan pemerintah pusat. Dari perspektif otonomi daerah, keterlibatan aktif dan akuntabel DPRD menjadi penting untuk menjamin bahwa proses pemekaran berjalan sesuai asas desentralisasi dan demokrasi lokal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka hukum serta peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD dalam merespons tuntutan pemekaran yang berbasis kebutuhan riil masyarakat

Keywords


DPRD, pemekaran daerah, kewenangan, otonomi daerah, Lampung Selatan.]

Full Text:

PDF

References


Ardianto, Dody. “Evaluasi Pemekaran Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah.” Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip, Vol. 1 No. 2 (2016): 112–130.

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Hadiwinata, Bob S. Globalisasi, Demokrasi, dan Good Governance. Jakarta: LP3ES, 2003.

Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Harun, Nurliah. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Asimetris: Model dan Implementasinya di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Muntoha, Moh. “Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan.” Jurnal Konstitusi, Vol. 5 No. 3 (2008): 13–28.

Nugroho, Heru. “Dilema Desentralisasi Asimetris di Indonesia.” Jurnal Masyarakat & Budaya, Vol. 18 No. 2 (2016): 155–172.

Praptono, Arif. “Peningkatan Kinerja DPRD dalam Tata Kelola Daerah Otonom Baru.” Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol. 3 No. 1 (2020): 88–102.

Putra, Andi. “Fungsi Legislasi dan Representasi DPRD dalam Proses Pemekaran Wilayah.” Jurnal Rechts Vinding, Vol. 8 No. 1 (2019): 99–117.

Rasyid, Ryaas. Makna Pemerintahan. Jakarta: PT Yarsif Watampone, 2001.

Rondinelli, Dennis A. Decentralization in Developing Countries. Washington D.C: World Bank, 1981.

Siregar, Adil. “Otonomi Daerah dan Tantangan Kelembagaan Pemerintah Daerah.” Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 9 No. 1 (2012): 37–51.

Soehino. Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty, 1985.

Syamsuddin, Muchtar. “Dinamika Politik Pemekaran Daerah dan Implikasinya terhadap Pemerintahan Daerah.” Jurnal Politik Profetik, Vol. 5 No. 1 (2017): 23–41.

Syarifuddin, Ahmad. “Kedudukan DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 20 No. 3 (2013): 345–361.

Tanjung, Indra. “Problematika Pemekaran Daerah di Indonesia.” Jurnal PolGov, Vol. 6 No. 1 (2014): 49–65.

Wahab, Solichin Abdul. Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Zainal Arifin Mochtar. “Demokratisasi Pemerintahan Daerah dan Tantangan Legislasi Lokal.” Jurnal Mahkamah Konstitusi, Vol. 3 No. 2 (2015): 212–227.




DOI: https://doi.org/10.24967/vt.v8i2.4402

Article Metrics

Abstract view : 119 times
PDF : 66 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2025 Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Indexed by :

GS  ISSN   Garuda    Journal Stories

Dimensions

Creative Commons License
Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.