Pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan E-KTP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Martina Male

Abstract


Salah satu dari tugas-tugas pemerintah yaitu pelayanan pembuatan e-KTP di selenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di masing- masing kabupaten/kota salah satunya berada di Kota Bandar Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan sistem administrasi kependudukan dalam pembuatan e-KTP berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan apakah faktor penghambat pelaksanaan sistem administrasi kependudukan dalam pembuatan e-KTP berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum deskriptif kualitatif melalui pendekatan normatif dan empiris. Jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dan dianalisis secara kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

Dari hasil pembahasan di simpulkan bahwa pelaksanaan sistem administrasi kependudukan dalam pembuatan e-KTP di tingkat kelurahan hanya menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan seperti memberikan surat pengantar bagi masyarakat yang akan membuat e-KTP. Faktor penghambat dalam pembuatan e-KTP, meliputi faktor internal berupa sumber daya manusia (PNS) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung masih kekurangan, dan faktor eksternal berupa Jaringan Komunikasi Data sering terjadi gangguan di samping terjadi data duplicate record (data ganda) disebabkan karena warga melakukan perekaman lebih dari satu kali


Keywords


Pelaksanaan; Pembuatan; E-KTP

Full Text:

PDF

References


Buku-Buku

Amirudin. 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo, Jakarta.

Hardiansyah, 2011, Kualitas Pelayanan Publik, Gava Media, Yogyakarta.

Poltak Sinambela, Lijan, 2010, Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan dan. Implementasi, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Parangin-Angin, Loina, 2001, Hubungan Masyarakat Membina Hubungan Baik dengan Publik, CV. Lalolo, Bandung.

Putra, Re, 2012, Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan,Universitas Islam Bandung, Bandung.

Rasyid, Ryaas, 1998, Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan, Yarif Watampone, Jakarta.

Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D), Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.

Soekanto, Soerjono.dan Sri Mamudji. 2011. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

Hidayati, 2012, Kinerja Aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Pelayanan Publik, Bandar Lampung.

Masrin, 2013, Studi Tentang Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik (e-KTP) di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, E-Journal Pemerintahan Integratif.

Ruswati, 2005, Efektivitas Pelayanan Publik (Pengaruh Disiplin dan Iklim Kerja Terhadap Efektifitas Pelayanan Aparat Pemerintah Kelurahan di Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap), Purwokerto.




DOI: https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2086

Article Metrics

Abstract view : 1518 times
PDF : 421 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Indexed by :

GS  ISSN   Garuda    Journal Stories

Dimensions

Creative Commons License
Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.