ANALISIS RASIO KESERASIAN BELANJA PADA LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Annis Susanti, Septa Riadi, Deviana Sari

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dan rasio belanja negara pada laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) berdasarkan pagu dan realisasi belanja negara periode TA. 2016 – TA. 2021. Teknik analisis keserasian belanja pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP dilakukan dengan melakukan perhitungan rasio keuangan yaitu perbandingan angka yang diperoleh dari hasil satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Periode analisis belanja negara pada Direktorat Jenderal PSDKP TA. 2016 – TA. 2021 dan diperoleh hasil rasio tertinggi atas analisis keserasian belanja operasi terhadap total pagu belanja sebesar 99,67% pada tahun 2021 dan rasio terendah pada tahun 2016 sebesar 32,49%, rasio belanja modal terhadap total belanja tertinggi sebesar 9,71% yaitu pada Tahun 2021 dan rasio terendah pada Tahun Anggaran 2017 yaitu 0,45%, Sedangkan rasio belanja langsung terhadap total belanja tertinggi pada Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar 99,55% dan terendah pada Tahun Anggaran 2021 yaitu 90,29 %. Rasio analisis keserasian belanja operasi terhadap total belanja pada laporan keuangan Direktorat Jenderal PSDKP periode TA. 2016 - TA. 2021 berada pada kriteria rasio antara 90% - 100% dengan kategori rasio keserasian belanja adalah “Efektifâ€. Analisis keserasian belanja pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP diharapakan dapat meningkatan kualitas belanja negara melalui perbaikan kebijakan pemerintah dan proses penganggaran.

Keywords


Kata Kunci: Belanja Negara, Rasio Keuangan, Laporan Keuangan

References


Direktorat Jenderal PSDKP. 2016. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016.

Direktorat Jenderal PSDKP. 2017. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017.

Direktorat Jenderal PSDKP. 2018. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018.

Direktorat Jenderal PSDKP. 2019. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019.

Direktorat Jenderal PSDKP. 2020. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020.

Direktorat Jenderal PSDKP. 2021. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021.

I Made Winartha. 2006. Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi, Yogyakarta: C.V. Andi Offset.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. 2016. Data e-Rekon & LK 2016.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. 2017. Data e-Rekon & LK 2017.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. 2018. Data e-Rekon & LK 2018.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. 2019. Data e-Rekon & LK 2019.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. 2020. Data e-Rekon & LK 2020.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. 2021. Data e-Rekon & LK 2021.

Nazir,M. 2003. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan Negara

Rahayu. 2010. PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal,Yogyakarta : Graha Ilmu.




DOI: https://doi.org/10.24967/jmb.v8i1.1600

Article Metrics

Abstract view : 1807 times
PDF (Bahasa Indonesia) : 2089 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
Jurnal Ilmu Manajemen Saburai (JIMS) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License